Karhutla Ditangani, Beasiswa Dijaga, Pemerintah Perkuat Perlindungan Masyarakat Riau

Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau terus menjalankan sejumlah langkah untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, melindungi kesehatan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan bantuan pendidikan sepanjang 2026. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dukungan nasional melalui penanggulangan bencana dan pembiayaan pendidikan menjadi bagian penting dalam membantu daerah menghadapi persoalan lingkungan dan tekanan fiskal.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2 Oktober 2026 menegaskan bahwa Riau termasuk enam provinsi prioritas pengendalian karhutla. Penanganan dilakukan melalui operasi darat, patroli udara, pemadaman, dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Kepala BPBD Damkar Riau, M. Edy Afrizal, pada 5 Oktober menyampaikan bahwa titik kebakaran aktif di Riau telah berhasil dipadamkan. Meski demikian, kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah sehingga kewaspadaan dan pemantauan tetap diperlukan.

Perlindungan masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pada 7 Oktober 2026, Dinas Kesehatan Riau membagikan 5.000 masker gratis di lima titik Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Kesehatan Riau, Zulkifli, kemudian mengumumkan pembukaan layanan rumah oksigen gratis di Jalan Cut Nyak Dien pada 8 Oktober. Pemerintah Kota Pekanbaru turut memperpanjang pembelajaran jarak jauh hingga 10 Oktober untuk mengurangi paparan polusi terhadap pelajar. Sementara itu, pada 10 Oktober, kegiatan penghijauan di Kabupaten Siak melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur masyarakat untuk memperkuat pencegahan karhutla.

Di sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Riau sebelumnya mengumumkan alokasi Rp62 miliar untuk program Beasiswa Riau 2026 dengan sasaran 3.644 mahasiswa. Sekretaris Daerah Riau, Syahrial Abdi, pada 9 Mei menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan investasi pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu melalui verifikasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pada tingkat nasional, pemerintahan Presiden Prabowo mengalokasikan Rp17,2 triliun bagi KIP Kuliah dan Bidikmisi dalam anggaran pendidikan 2026, dengan sasaran 1,2 juta mahasiswa.

Adapun tekanan fiskal Riau ditangani melalui penyesuaian APBD. Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, pada 23 September menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 turun Rp125,7 miliar menjadi Rp8,129 triliun. Pemerintah provinsi bersama DPRD kemudian menyepakati rancangan perubahan tersebut pada 28 September untuk dilanjutkan ke tahap evaluasi. Langkah penyesuaian anggaran, pemeliharaan program pendidikan, serta perlindungan masyarakat dari dampak karhutla menunjukkan adanya kebijakan yang terus dijalankan. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program terlaksana tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat terukur bagi masyarakat Riau.